Rusia telah membatasi panggilan suara di Telegram dan WhatsApp sejak 11/8, menuduh kedua platform tidak mematuhi undang-undang dalam negeri, termasuk dukungan untuk penyelidikan penipuan dan terorisme. Panggilan di Telegram hampir lumpuh, WhatsApp mengalami distorsi suara, sementara pesan dan fitur lainnya belum terpengaruh. Roskomnadzor menegaskan bahwa ini adalah langkah "melawan kejahatan" dan tidak memberlakukan pembatasan lain.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi "kedaulatan digital" setelah Rusia memperketat kontrol internet sejak konflik Ukraina 2022, mengharuskan platform untuk menyimpan data di Rusia, menghapus konten "ilegal" dan membuka kantor di daerah setempat. Pemerintah juga mengembangkan aplikasi pesan yang mengintegrasikan layanan pemerintah, tetapi kalangan pembela hak asasi manusia khawatir alat ini akan meningkatkan pengawasan. Beberapa daerah bahkan mengalami pemutusan atau pengurangan kecepatan internet, menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan hak akses informasi independen.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Rusia membatasi Telegram dan WhatsApp karena tidak mematuhi peraturan
Rusia telah membatasi panggilan suara di Telegram dan WhatsApp sejak 11/8, menuduh kedua platform tidak mematuhi undang-undang dalam negeri, termasuk dukungan untuk penyelidikan penipuan dan terorisme. Panggilan di Telegram hampir lumpuh, WhatsApp mengalami distorsi suara, sementara pesan dan fitur lainnya belum terpengaruh. Roskomnadzor menegaskan bahwa ini adalah langkah "melawan kejahatan" dan tidak memberlakukan pembatasan lain.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi "kedaulatan digital" setelah Rusia memperketat kontrol internet sejak konflik Ukraina 2022, mengharuskan platform untuk menyimpan data di Rusia, menghapus konten "ilegal" dan membuka kantor di daerah setempat. Pemerintah juga mengembangkan aplikasi pesan yang mengintegrasikan layanan pemerintah, tetapi kalangan pembela hak asasi manusia khawatir alat ini akan meningkatkan pengawasan. Beberapa daerah bahkan mengalami pemutusan atau pengurangan kecepatan internet, menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan hak akses informasi independen.